DPRD Sumbar Anggarkan Baju Dinas 65 Anggota Rp1,14 Miliar, Meningkat Dibanding Tahun Sebelumnya

SUMBAR, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) menganggarkan Rp1.135.550.000 untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut 65 anggota dewan.

Anggaran tersebut tercantum dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumbar dengan kode tender 23691016 dan kode RUP 35450645 serta satuan kerja DPRD Sumbar.

Baca juga: BPK Juga Temukan Potensi Kerugian Negara Rp389,58 juta di Tanah Datar

“Nama tender belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD, ” tulis situs tersebut yang diakses, Jumat (20/5/2022).

Tender dibuat pada tanggal 4 April 2022 dan saat ini sudah memasuki masa sanggah. Saat ini sudah ada 59 peserta tender.

Baca juga: Fraksi NasDem Apresiasi Komitmen Pemerintah dalam Pertahankan Opini WTP

Nilai pagu paket tender tersebut mencapai Rp1.135.550.000. Nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket sebesar itu juga. Kemudian tahun anggarannya adalah APBD 2022 dengan kualifikasi usaha kecil.

Di dalam situs itu juga tercantum persyaratan perusahaan yang ikut tender, seperti memenuhi kegiatan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan usaha, memiliki NPWP, mempunyai tempat usaha dengan alamat yang benar dan jelas.

Baca juga: Baznas Pessel Optimis Bukukan Target Penerimaan Zakat Rp10,2 Miliar

Perusahaan yang ikut tender juga harus memiliki TDB atau NIB, tidak memasuki daftar hitam, dan sebagainya.

Sebagai informasi, pada tahun lalu, DPRD Sumbar juga menganggarkan pakaian dinas untuk 65 anggota dewan dengan nilai HPS paket sebesar Rp908.050.000.

Baca juga: Alimin Abdullah Minta KKP Diberikan Anggaran Proporsional

Berdasarkan data dari situs lpse.sumbarprov.go.id, pengadaan pakaian dinas saat itu diikuti oleh 32 peserta.

Tender akhirnya dimenangkan oleh CV Bola Dunia Tailor dengan penawaran Rp858.000.000, penawaran terkoreksi Rp858.000.000, dan hasil negosiasi Rp840.840.000. (**)

Baca juga: Soroti Pemerataan Layanan, Darul Siska Usul BPOM Dekatkan pada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik